BPS Kalteng Rilis Data IPM 2025: Pemerintah Daerah Diminta Jaga Stabilitas Harga dan Daya Tahan Ekonomi
Pasar Murah yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/9/2025).-ist-
PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agnes Widiastuti, memaparkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 dalam rapat resmi di kantor BPS Provinsi Kalteng, Jalan Kapten Piere Tendean, Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).
Dalam pemaparannya, Agnes menegaskan bahwa data IPM menjadi tolak ukur penting kemajuan daerah sekaligus dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
"IPM bukan hanya angka statistik, tetapi cerminan kualitas hidup masyarakat—terkait pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dari sinilah arah kebijakan pembangunan daerah harus disesuaikan,” ujarnya.
BACA JUGA:Kalteng Mantapkan Langkah Wujudkan Akses Air Bersih dan Sanitasi
Menurut BPS, berita resmi statistik yang dirilis kali ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Data tersebut juga digunakan untuk menyusun strategi pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kondisi ekonomi global dan domestik yang fluktuatif menuntut daerah untuk menjaga kestabilan harga dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal,” jelas Agnes.
BPS menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global.
Data IPM 2025 diharapkan tidak hanya menjadi laporan rutin, tetapi juga pengingat bagi seluruh pihak untuk berkolaborasi memperbaiki aspek-aspek fundamental pembangunan manusia di Kalimantan Tengah.
BACA JUGA:Kobar Juara Gubernur Cup 2025, Agustiar: Semangat Sportivitas
“Kami berharap data ini menjadi dasar perumusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, agar pembangunan manusia di Kalteng semakin meningkat dan merata,” pungkas Agnes.
BPS Kalteng akan terus melakukan pemantauan dan publikasi berkala untuk memastikan capaian IPM sejalan dengan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber: