Pemerintah Pusat Wanti-Wanti Potensi Karhutla di Kalimantan Tengah, 60 Persen Titik Api Berada di Lahan Gambut

DISWAYKALTENG.ID - Pemerintah pusat kembali memberikan perhatian khusus terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wilayah ini dikenal memiliki lahan gambut yang luas, mencapai hampir 30 persen dari total area provinsi, yang rawan terbakar dan sulit dipadamkan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nuraofiq, menegaskan bahwa jika lahan gambut terbakar, dampaknya bisa sangat serius, mulai dari kabut asap pekat yang mengganggu kesehatan hingga kerugian ekologis dan ekonomi.

“Oleh karena itu saya mewanti-wanti Pak Gubernur beserta seluruh jajarannya untuk mampu mengendalikan dengan cepat, sangat efektif dan efisien, kejadian karhutla tahun ini,” ujar Hanif 

Status Siaga Darurat, Pemerintah Maksimalkan Pencegahan

BACA JUGA:Jumpa Karya Bhakti Pramuka se-Regio Kalimantan 2025, Pemko Palangka Raya Dorong Pembinaan Karakter Pemuda

Menurut Hanif, status karhutla di Kalteng saat ini masih berada pada tahap siaga darurat. Pemerintah pusat dan daerah berupaya maksimal agar status ini tidak naik menjadi tanggap darurat.

Langkah pencegahan yang dilakukan antara lain:

• Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendatangkan hujan buatan.

• Peningkatan patroli dan pengawasan titik rawan kebakaran.

• Memperkuat peralatan dan sarana pemadaman api.

• Mengoptimalkan peran masyarakat dalam deteksi dini.

Hanif menambahkan, BMKG memprediksi musim kemarau dengan curah hujan yang menurun akan berlangsung dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam pengendalian karhutla.

60 Persen Titik Api Terjadi di Lahan Gambut

Data Kementerian LHK mencatat, total lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 451 hektare hingga awal Agustus 2025.

Dari jumlah tersebut, hampir 60 persen berada di atas lahan gambut, jenis lahan yang sulit dipadamkan karena api dapat membara di bawah permukaan tanah dan menyebar tanpa terdeteksi.

“Sepertinya harus dilakukan langkah-langkah preventif yang lebih dalam lagi dengan personel darat,” tegas Hanif.

BACA JUGA:Kalteng Siapkan Peringatan HUT ke-80 RI dengan Upacara Khidmat dan Aksi Sosial

Pengawasan di lapangan juga dilakukan secara terpadu, melibatkan BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, serta masyarakat lokal yang paham kondisi wilayahnya.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Pemerintah menilai bahwa pengendalian karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas. Keterlibatan aktif masyarakat, perusahaan perkebunan, dan pihak swasta lainnya sangat diperlukan.

Program edukasi dan sosialisasi terus digencarkan agar warga segera melapor jika melihat tanda-tanda kebakaran.

 

Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci sukses penanganan karhutla. Dari tingkat desa hingga pusat, semua pihak diharapkan bergerak cepat dalam deteksi dini, pemadaman awal, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Sumber: