Pemerintah Isyaratkan Kenaikan Cukai Rokok pada 2026, Siapkan Roadmap Sampai 2029

DISWAYKALTENG.ID - Pemerintah mulai memberi sinyal kuat soal kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026.

Kabar ini bukan sekadar isu, melainkan tertuang langsung dalam dokumen resmi pemerintah, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi intensifikasi penerimaan negara, dengan tetap mengacu pada prinsip keberlanjutan dan empat pilar kebijakan cukai yang telah ditetapkan.

4 Pilar Kenaikan Cukai

BACA JUGA:Pemerintah Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih 12 Juli 2025, Siap Distribusikan Sembako Murah!

Dalam dokumen KEM-PPKF 2026 yang dirilis pemerintah dan dikutip pada Rabu (21/5/2025), dijelaskan bahwa kebijakan cukai tidak hanya soal menaikkan pendapatan negara, tapi juga harus memperhatikan empat pilar utama, yaitu:

• Pengendalian konsumsi rokok
• Peningkatan penerimaan negara
• Keberlangsungan tenaga kerja di sektor tembakau
• Pengawasan rokok ilegal

Sebagai pendukungnya, pemerintah juga menyiapkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai bantalan kebijakan untuk membantu daerah yang terdampak.

Cukai Rokok Akan Direstrukturisasi, Tak Sekadar Dinaikkan

Menariknya, pemerintah tak hanya fokus menaikkan tarif semata, tetapi juga membuka wacana restrukturisasi tarif cukai rokok.

Ini dilakukan agar kebijakan lebih berkesinambungan, adil, dan berdampak optimal bagi semua pihak, termasuk petani tembakau, industri, hingga konsumen.

Roadmap Kebijakan Cukai 2026–2029 Sedang Disiapkan

Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyusun roadmap kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok untuk periode 2026–2029.

Ini juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menurut Sarno, Analis Kebijakan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, penyusunan roadmap ini sudah dirintis sejak beberapa tahun terakhir bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sumber: