Tantangan Ekonomi Kalteng Kian Berat, Leo Ampung Dorong Hilirisasi dan Pemerataan

PALANGKA RAYA, DISWAY.ID — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menegaskan bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan semakin kompleks.

Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan 7,3 persen pada 2029, untuk mendukung ambisi nasional 8 persen pada tahun yang sama.

Pernyataan ini disampaikan Leo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Selasa, 14 Oktober 2025.

BACA JUGA:Mahasiswa UMP dan IAHN Palangkaraya Bakal KKN di Posbakum

Ia menyoroti tantangan berat akibat penurunan kapasitas fiskal daerah seiring berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan alasan efisiensi.

“Efisiensi hanya berlaku bagi daerah, sementara pemerintah daerah tetap dituntut memenuhi target pembangunan,” tegasnya.

Leo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah untuk mengurangi ketimpangan akibat perbedaan basis pajak. TKD menjadi tumpuan utama untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Namun, tantangan lain muncul dari mandat Kalteng sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional, yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Kita dihadapkan pada dilema antara meningkatkan ekonomi melalui sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, dengan kewajiban menjaga lingkungan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060,” jelas Leo.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Harmonisasi Ranperbup Gunung Mas, Fokus Pendidikan hingga Tata Kelola Pemerintahan

Ia juga menyinggung kendala revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang belum disetujui, mempersulit upaya meningkatkan produksi pangan tanpa merusak kawasan hutan.

UMKM Bukan Tumpuan Utama, Hilirisasi Jadi Solusi

Leo menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diposisikan sebagai batu loncatan menuju industrialisasi, bukan tumpuan utama ekonomi jangka panjang.

Ia mendorong hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur untuk menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lebih luas. “Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kalteng,” ujarnya.

Dengan total anggaran daerah sekitar 33,9 triliun rupiah dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa, Leo mengajak semua pihak mengelola dana tersebut secara disiplin, sinergis, kolaboratif, dan inovatif.

Sumber: