DPRD Kotawaringin Timur Dipanggil Kejati Kalteng Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Berat Rp20 Miliar

DISWAYKALTENG.ID - Kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mencuri perhatian publik.

Setelah memintai keterangan sejumlah pejabat teknis, kini giliran beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim yang dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pemanggilan itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus pengadaan 17 unit alat berat senilai hampir Rp20 miliar yang berlangsung selama tiga tahun anggaran, mulai 2021 hingga 2023.

“Iya, sudah ada beberapa anggota DPRD Kotim yang dipanggil untuk memberikan keterangan,” kata Kasi Penkum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, kepada awak media, Sabtu (23/8/2025).

Meski begitu, Dodik belum membeberkan identitas para legislator yang dipanggil tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan.

BACA JUGA:Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat Dayak, Martabat dan Budaya Jadi Pilar Pembangunan

Anggaran Fantastis, 17 Unit Excavator

Berdasarkan data yang diterima tim penyidik, pengadaan alat berat tersebut menelan biaya fantastis.

• Tahun 2021: 3 unit alat berat senilai Rp3,2 miliar

• Tahun 2022: 12 unit alat berat senilai Rp14,4 miliar

• Tahun 2023: 2 unit alat berat senilai Rp2,4 miliar

Jika ditotal, anggaran mencapai hampir Rp20 miliar hanya untuk 17 unit excavator. Nilai yang dianggap tidak wajar ini menjadi dasar Kejati Kalteng melakukan pendalaman, guna memastikan apakah terdapat indikasi penyimpangan anggaran.

DPRD Kotim Ikut Terseret

Dodik menjelaskan, pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kotim dilakukan karena lembaga legislatif memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan dan persetujuan anggaran.

“Masih tahap penyelidikan, ada beberapa pihak terkait juga yang akan dimintai keterangan sampai nantinya ditemukan kesimpulan yang valid terhadap kasus ini,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak pejabat maupun pihak swasta yang ikut dipanggil. Tujuannya, agar penyidik mendapatkan gambaran utuh mengenai aliran dana dan proses pengadaan alat berat tersebut.

Publik Tunggu Kejelasan

BACA JUGA:Timnas Indonesia Batal Lawan Kuwait di FIFA Matchday September 2025, Fokus Hadapi Lebanon

Kasus dugaan korupsi ini menimbulkan sorotan tajam dari masyarakat Kotawaringin Timur. Pasalnya, nilai anggaran yang besar tersebut sejatinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang lebih mendesak, seperti jalan, jembatan, maupun layanan publik lainnya.

Dengan pemanggilan sejumlah anggota DPRD Kotim, publik kini menanti langkah tegas Kejati Kalteng dalam mengungkap siapa saja pihak yang benar-benar terlibat.

“Penyidik masih mendalami apakah ada indikasi kerugian negara dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tambah Dodik.

Sumber: