DPRD Kalteng Dorong Raperda Petani dan Disabilitas, Tekankan Efisiensi APBD 2025

DISWAYKALTENG.ID - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menutup Masa Persidangan II dan langsung membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 lewat Rapat Paripurna ke-10 dan ke-1 yang digelar Senin, 5 Mei 2025. 

Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin.

Dalam sambutannya, Riska menyampaikan bahwa seluruh agenda kegiatan DPRD sejak Januari hingga April 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana. 

Mulai dari rapat internal, kunjungan kerja, reses, hingga hearing, semua terlaksana dengan lancar berkat koordinasi yang baik antar alat kelengkapan dewan dan penjadwalan oleh Badan Musyawarah (Banmus).

“Tak terasa kita telah memasuki akhir Masa Persidangan II dan segera memulai Masa Persidangan III. Seluruh kegiatan DPRD berjalan sesuai rencana,” ujar Riska.

Fokus Pembahasan Raperda

BACA JUGA:24 Pemain Terbaik Terpilih! DBL Indonesia All-Star 2025 Siap Berlatih di Amerika Serikat

Masih dalam rapat tersebut, Riska juga menyoroti sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas intensif oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa Raperda prioritas yang disebutkan antara lain:

• Perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan
• Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
• Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
• Penyelesaian sengketa pertanahan
• Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Riska berharap semua Raperda tersebut bisa rampung dan disahkan dalam tahun 2025 agar memberikan kepastian hukum dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Efisiensi APBD Jadi Sorotan

Dalam kaitannya dengan kebijakan nasional, Riska juga menyinggung pentingnya mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD. 

BACA JUGA:Kadin Indonesia Bawa Angin Segar dari AS, Siap Perkuat Sinergi Ekonomi Bilateral dengan Negeri Paman Sam

Menurutnya, efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Sumber: