BPKP Kalteng Gelar Public Hearing 2025, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Publik

BPKP Kalteng Gelar Public Hearing 2025, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Publik

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat (ketiga kanan) belum lama ini.-ist-

PALANGKA RAYA, DISWAY.ID– Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Public Hearing atau Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi instansi pemerintah, akademisi, insan pers, dan masyarakat untuk memberikan masukan demi peningkatan kualitas layanan.

Forum Kolaboratif, Hadirkan Berbagai Pemangku Kepentingan

Acara yang digelar di Palangka Raya ini dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Provinsi Kalteng, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Wilayah Kalteng, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Universitas Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Persatuan Wartawan Indonesia Kalteng, Forum Indonesia Muda, hingga Lurah Panarung.

BACA JUGA:Ketua TP-PKK Kalteng Ajak Kader Mandiri Pangan Lewat Taman PKK

Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai aspek standar pelayanan, mulai dari kemudahan akses informasi, kecepatan layanan, hingga kualitas tindak lanjut kebutuhan pengguna. Para peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pengalaman, harapan, dan rekomendasi untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan layanan ke depan.

Komitmen BPKP Hadirkan Pelayanan Responsif

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menegaskan bahwa forum ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang relevan dan responsif.

“Melalui forum ini diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih konstruktif antara BPKP dengan para pemangku kepentingan, sehingga mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Bumi Tambun Bungai,” ungkap Ilham.

BACA JUGA:Dibuka Meriah! Rawafest Ecotourism 2025 Angkat Pesona Rawa Hitam Kereng Bangkirai

Kegiatan ini menegaskan bahwa gerakan konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan BPKP untuk memperkuat peran strategisnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sumber: