Wagub Kalteng Edy Pratowo: Efisiensi Belanja Daerah Harus Perhatikan Keadilan Sosial dan Pemerataan Pembanguna

Wagub Kalteng Edy Pratowo: Efisiensi Belanja Daerah Harus Perhatikan Keadilan Sosial dan Pemerataan Pembanguna

Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo-Istimewa-

 

DISWAYKALTENG.ID - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H Edy Pratowo, menegaskan bahwa efisiensi belanja daerah tidak boleh sekadar soal pemangkasan anggaran.

Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, terutama di sektor pelayanan dasar serta daerah-daerah yang masih tertinggal.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Edy saat mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (25/8).

Agenda rapat kali ini membahas jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA:Wacana Provinsi Kotawaringin Raya Menguat, Masyarakat Kalteng Barat Minta Pemekaran Segera Terwujud

 

Dalam paparannya, Edy menjelaskan bahwa komposisi belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan urusan wajib pelayanan dasar, mandatory spending, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

 

“Fokus kita adalah pada kepentingan publik dan manfaat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Kalimantan Tengah,” tegasnya.

 

Ia menambahkan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.

 

Masyarakat Harus Terlibat dari Perencanaan Hingga Evaluasi

 

Tak hanya bicara soal efisiensi, Edy juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurutnya, keterlibatan warga tidak boleh berhenti hanya di tahap konsultasi, tetapi harus hadir sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

 

“Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyediakan mekanisme pengaduan melalui SP4N-LAPOR serta layanan informasi publik lewat PPID. Kedua kanal ini bisa diakses secara luas oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah,” jelas Edy.

 

Dengan adanya wadah pengaduan tersebut, diharapkan masyarakat lebih berani menyampaikan kritik, saran, maupun laporan penyalahgunaan agar pembangunan bisa berjalan lebih akuntabel.

 

Harapan Pemprov: Anggaran Harus Tepat Sasaran

 

Di akhir penyampaiannya, Wagub Edy menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan terhadap perubahan APBD.

Ia berharap, anggaran yang telah disusun bisa dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

 

Efisiensi Bukan Sekadar Pemangkasan

 

BACA JUGA:OSC Lille Ajukan Tawaran Rp57 Miliar untuk Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk, NEC Nijmegen Galau!

Dari pernyataan Wagub Edy Pratowo, jelas bahwa efisiensi belanja daerah Kalteng bukan berarti memangkas program, melainkan memastikan setiap anggaran memberikan dampak nyata.

Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan juga menyentuh daerah tertinggal yang masih minim akses pelayanan dasar.

Sumber: