Distribusi Makanan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah Terkendala, Ini yang Jadi Faktor Utamanya?

DISWAYKALTENG.ID - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat tengah digencarkan di seluruh provinsi, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).

Namun, berbeda dengan wilayah lain yang relatif padat penduduk, Kalteng menghadapi kendala besar dalam distribusi.

Dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (21/8/2025), terungkap bahwa masalah utama bukan pada ketersediaan lahan, melainkan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

Asisten Setda Kalteng bidang Ekonomi dan Pembangunan, Herson B. Aden, menjelaskan, meski target penyediaan MBG untuk 3.000 siswa per hari sudah ditetapkan, realisasinya tidak mudah.

BACA JUGA:Donor Darah Meriahkan HUT ke-80 Kejaksaan di Kalteng, Pegawai Berpartisipasi

“Kalteng memiliki luas wilayah 153 ribu km² dengan jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa. Artinya kepadatan hanya 18 jiwa per km². Satu desa bisa hanya punya satu sekolah dengan murid 50 orang, dan untuk mencapai desa berikutnya bisa butuh perjalanan tiga jam. Kalau makanan diangkut, risikonya basi,” jelas Herson.

Distribusi Makanan Bergizi Gratis: Jarak dan Infrastruktur Jadi Kendala

Permasalahan distribusi makanan sehat gratis di Kalteng semakin kompleks karena infrastruktur dan jarak antarwilayah. Di banyak daerah, akses jalan masih terbatas, bahkan beberapa lokasi hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai.

Herson menekankan, meskipun program MBG sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi siswa, mekanisme distribusinya di Kalteng perlu strategi berbeda. Model distribusi terpusat seperti di wilayah padat penduduk sulit diterapkan karena jarak antarsekolah terlalu jauh.

Dengan kondisi ini, ada risiko makanan tidak sampai tepat waktu atau menurun kualitasnya. Hal ini tentu bisa mengurangi efektivitas program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di daerah pelosok.

Syarat Teknis Pembangunan SPPG di Kalimantan Tengah

Selain distribusi, rapat monev juga membahas kriteria teknis pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi gratis.

Beberapa syarat teknis yang wajib dipenuhi di antaranya:

• Lahan berstatus hak milik atau hak pakai pemerintah,

• Sesuai tata ruang wilayah,

• Tidak berada di kawasan gambut atau rawan bencana,

• Memiliki akses jalan beraspal agar distribusi lebih mudah.

Adapun desain SPPG dibagi menjadi dua tipe:

1. Bangunan besar berukuran 20 m x 20 m, melayani hingga 3.500 pax per hari.

2. Bangunan kecil berukuran 10 m x 15 m, melayani hingga 1.500 pax per hari.

Keduanya wajib dilengkapi fasilitas teknis seperti daya listrik 33 kVA serta sistem pengolahan air terpadu (IPAL) dengan kapasitas 8,47 m³ per hari.

Pentingnya Strategi Khusus untuk Wilayah Pelosok

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Dorong Dekranasda Palangka Raya Daftarkan Kerajinan Lokal ke KI

Kalimantan Tengah jelas memerlukan strategi khusus agar program MBG bisa berjalan maksimal. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan adalah:

• Pembangunan dapur lokal kecil di desa-desa terpencil untuk meminimalkan jarak distribusi,

• Kolaborasi dengan UMKM lokal dalam penyediaan makanan sehat agar rantai distribusi lebih pendek,

• Pemanfaatan teknologi pengawetan makanan, seperti sistem pendingin portabel atau kemasan khusus,

• Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi sungai, agar distribusi bisa lebih cepat dan aman.

 

Dengan pendekatan ini, program MBG tidak hanya menjadi proyek formalitas, tetapi benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan gizi tambahan di pelosok.

Sumber: