Kekayaan Negara Melonjak Tajam! Sri Mulyani Beberkan Aset Capai Rp13.692 Triliun di 2025

DISWAYKALTENG.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kekayaan negara Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Nilai total pengelolaan aset negara pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp13.692,36 triliun, naik sebesar 7,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang digelar di Jakarta, Senin (14/7/2025), Sri Mulyani menyoroti pentingnya pencapaian ini sebagai cerminan kuatnya tata kelola aset dan keuangan negara.

“Pengelolaan aset negara telah mencapai Rp13.692 triliun, naik 7,57 persen. Ini menunjukkan lonjakan yang cukup dramatis hanya dalam kurun waktu satu tahun,” ujar Sri Mulyani.

APBN 2025: Semua Komponen Alami Kenaikan

BACA JUGA:Modal Asing Kabur! Capital Outflow RI Tembus Rp7,90 Triliun di Pekan Kedua Juli 2025

Tak hanya aset negara, Sri Mulyani juga memaparkan bahwa seluruh komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami pertumbuhan.

• Target penerimaan negara meningkat 2,03 persen menjadi Rp3.004,5 triliun.

• Belanja pemerintah pusat tumbuh 2,34 persen menjadi Rp2.701,44 triliun.

• Transfer ke daerah meningkat tipis 0,62 persen menjadi Rp919,87 triliun.

• Pembiayaan utang naik 1,28 persen menjadi Rp775,9 triliun.

Menurut Menkeu, kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya peran APBN dalam menopang perekonomian nasional. Namun, ia juga menekankan bahwa kapasitas Kementerian Keuangan dalam mengelola lonjakan volume ini tetap terjaga meskipun jumlah pegawai tidak bertambah signifikan.

“Size dari APBN kita naik cukup tinggi, sementara Kementerian Keuangan relatif tidak banyak berubah. Artinya, kita harus terus investasi dalam sistem, bukan semata menambah orang,” tegasnya.

Digitalisasi dan Ekspansi Jangkauan Kemenkeu

BACA JUGA:Pemprov Kalteng Dorong Tambang Emas Ilegal Urus Izin WPR Demi Tekan Kecelakaan Kerja

Sri Mulyani juga menyoroti pertumbuhan aktivitas dan cakupan layanan Kementerian Keuangan. Ini menunjukkan adanya modernisasi dan perluasan peran dalam mengelola keuangan negara:

• Data faktur pajak harian kini mencapai lebih dari 2,3 juta dokumen.

• Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 22.894 dokumen per hari.

• Dokumen kepabeanan yang dikelola mencapai 39.680 dokumen per hari.

Dari sisi jangkauan layanan:

• Jumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang dijangkau naik dari 86 menjadi 99 K/L.

• Pemda yang terlayani naik menjadi 546 pemerintah daerah.

• Jumlah desa yang masuk sistem pengelolaan keuangan negara mencapai 75.266 desa.

• Satuan kerja (satker) meningkat hingga 19.439 satker.

• Wajib pajak aktif melonjak dari 80,11 juta menjadi 82,23 juta.

• Eksportir dan importir aktif kini mencapai 148.000 entitas.

Sri Mulyani Dorong Inovasi Sistem Keuangan Digital

Dalam paparannya, Menkeu juga menekankan pentingnya investasi pada sistem digital guna menjawab tantangan volume transaksi yang terus meningkat.

Menurutnya, efisiensi dan transparansi harus terus dijaga, tidak hanya lewat SDM, tapi juga lewat sistem yang canggih dan terintegrasi.

“Volume kegiatan yang besar ini tidak bisa dijawab hanya dengan menambah orang. Investasi dalam sistem digital adalah jawaban masa depan,” tandas Sri Mulyani.

Sumber: