Rawan Disusupi Narkoba, Perbatasan Kalbar-Kalteng Butuh Pengawasan Ketat dan Fasilitas Penunjang

DISWAYKALTENG.ID - Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, angkat suara soal pentingnya penataan kawasan perbatasan antara Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam forum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (28/5/2025), Hamid menyuarakan usulan krusial soal pembangunan pos jaga dan rest area di wilayah perbatasan Kecamatan Delang, Lamandau, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, Kalbar.

“Gerbang perbatasan Kalbar-Kalteng ini adalah wajah dari dua provinsi. Harus direnovasi dan dibenahi supaya lebih representatif,” kata Hamid dalam rapat tersebut.

BACA JUGA:Truk ODOL Bikin Jalan Rusak, Gubernur Kalteng: Bayar Pajak ke Daerah Lain, Tapi Rusaknya di Sini!

Menurutnya, lokasi ini sangat strategis dan menjadi jalur lintas utama bagi orang dan barang dari dua provinsi. Namun sayangnya, area ini dinilai rawan disalahgunakan untuk peredaran narkoba karena minimnya pengawasan dan fasilitas penunjang.

Rawan Narkoba, Butuh Penjagaan Lebih Ketat

Lebih lanjut, Hamid menyoroti bahwa kawasan perbatasan ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Hal ini tentu menjadi ancaman serius, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi citra daerah.

“Ini rawan narkoba. Makanya saya sangat berharap ada pos jaga yang permanen dan rest area yang layak. Jangan sampai wilayah perbatasan jadi tempat lalu lintas narkoba tanpa pengawasan,” tegasnya.

Usulan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga bagian dari upaya penguatan keamanan, ketertiban, dan citra positif daerah.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyatakan dukungannya. Ia menyebut bahwa pengembangan wilayah seperti perbatasan memang harus masuk dalam prioritas pembangunan jangka menengah.

Namun, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan strategi pembiayaan yang tepat.

“Target RPJMD itu tidak bisa lepas dari kekuatan fiskal. Maka perlu perencanaan yang matang, baik untuk satu tahun ke depan, maupun jangka menengah hingga lima tahun,” kata Edy.

BACA JUGA:Walhi Kalteng Ungkap Dugaan Kejahatan Lingkungan oleh 12 Perusahaan Besar di Kalimantan Tengah

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua pembiayaan harus berasal dari pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta bisa menjadi solusi, misalnya dengan model kerja sama Business to Business (B2B).

Sumber: