Ketimpangan Makin Nyata! Masih Ada 3.264 Desa di Indonesia Belum Tersliri Listrik

DISWAYKALTENG.ID - Di tengah gencarnya transformasi digital dan peningkatan mutu pendidikan nasional, ternyata masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan: listrik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, menyampaikan fakta yang mengejutkan bahwa sebanyak 3.264 desa di Indonesia masih belum dialiri listrik secara memadai.

Temuan ini disampaikan Taufik dalam Rapat Panja Pendidikan bersama Komisi X DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Mei 2025.

BACA JUGA:Brigadir Anton, Polisi Penembak Sopir Ekspedisi di Kalteng, Divonis Penjara Seumur Hidup

Menurutnya, masalah keterbatasan listrik sangat memengaruhi akses dan kualitas pendidikan di desa-desa tertinggal.

“Kami punya data 3.264 desa yang tidak dialiri listrik. Ini juga pengaruh ke sektor pendidikan. Orang mau belajar gimana kalau listriknya [tak ada],” ujar Taufik.

Listrik Cuma 4 Jam Sehari, Bagaimana Mau Belajar?

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Taufik, data administratif kadang tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Banyak desa yang tercatat sebagai desa berlistrik, padahal realitanya hanya mendapatkan aliran listrik 4 hingga 12 jam per hari.

Artinya, di banyak tempat, listrik hanya "mampir" sebentar lalu padam, tidak cukup untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, apalagi untuk mendukung penggunaan teknologi informasi seperti komputer atau internet.

“Kalau tidak berlistrik, bagaimana anak mau belajar? Bagaimana menyelesaikan PR? Ataupun sekarang kita bicara dengan peningkatan IT. Misalnya, punya internet, tapi mana akses sinyalnya kalau listriknya nggak ada? HP-nya mati, atau laptopnya tidak bisa dinyalakan. Nah, ini menjadi kendala kita semua,” tegas Taufik.

Dana Desa Terbatas, Pendidikan Ikut Terbengkalai

Masalah lain yang turut memperparah kondisi pendidikan di desa adalah terbatasnya alokasi dana desa untuk sektor pendidikan.

Menurut Taufik, meskipun pemerintah telah mengucurkan dana desa setiap tahun, jumlahnya masih sangat terbatas dan sebagian besar sudah “dikunci” untuk program-program prioritas nasional lainnya seperti ketahanan pangan, infrastruktur dasar, dan bantuan sosial.

“Dari struktur dan postur dana desa yang kecil itu dan kemudian banyak program prioritas yang masuk di desa, akhirnya, mohon izin, kami harus sampaikan bahwa untuk sektor pendidikan, masih sangat terbatas,” ujarnya.

Sumber: