Kabar Baik! MinyaKita Jadi Bantuan Pangan, Dapat 2 Liter, Tapi Ombudsman Ingatkan Risiko Pasar

PALANGKA RAYA, DISWAY.ID – Pemerintah resmi memasukkan minyak goreng bersubsidi MinyaKita sebagai bagian dari program bantuan pangan untuk periode Oktober hingga November 2025.

Kebijakan ini disambut baik oleh Ombudsman RI karena dinilai menunjukkan keberpihakan negara dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan memastikan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam Rapat Pembahasan Penggunaan Aplikasi SIMIRAH pada Penyaluran MinyaKita untuk Bantuan Pangan, yang digelar Senin (27/10/2025).

BACA JUGA:1.571 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Kalteng Bakal Diresmikan Menkum, Pemprov-Kanwil Rapat Koordinasi

Rapat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Bapanas, hingga Satgas Pangan.

“Ombudsman RI menyambut baik upaya pemerintah menambah komoditas bantuan pangan, karena hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan HET dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yeka.

Meskipun mendukung penuh, Yeka mengingatkan perlunya mitigasi risiko agar keseimbangan pasar minyak goreng tetap terjaga. Pelaksanaan kebijakan HET, menurutnya, sering menghadapi tantangan di lapangan.

"Yang terpenting, apabila keputusan sudah ditetapkan pemerintah, pelaksanaannya harus tetap berlanjut dengan dukungan regulasi yang tepat dan mekanisme pengawasan yang efektif," tambah Yeka.

Sejalan dengan hal itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Andi Afdal, menyatakan bahwa Bulog akan meminta dukungan dan saran tertulis dari Ombudsman RI sebagai bekal dalam pelaksanaan program tersebut.

BACA JUGA:BRIN Nobatkan Kalteng Sebagai Jawara Riset Kebijakan Nasional

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indra Wijayanto, memaparkan skema penyaluran bantuan pangan tahap kedua ini.

Pada tahap kedua (Oktober-November 2025), bantuan akan tetap berupa beras 10 kilogram, namun ditambah dengan minyak goreng MinyaKita sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap penerima manfaat.

Indra menjelaskan bahwa penyaluran MinyaKita akan menggunakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sistem ini akan mengintegrasikan penyaluran mulai dari produsen, Perum Bulog, distributor, hingga pengecer, dengan pengawasan berlapis dari berbagai instansi.

Total penerima manfaat untuk tahun 2025 adalah 18 juta masyarakat, menyusut dari 22 juta penerima pada tahun 2024. Penyaluran tahap pertama berupa beras 10 kilogram telah selesai disalurkan kepada 18,3 juta masyarakat sebagai stimulus ekonomi.

Penambahan komoditas MinyaKita ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional menjelang akhir tahun 2025.

Sumber: