DISWAYKALTENG.ID - Menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah strategis dengan mengaktifkan 77 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di berbagai wilayah rawan.
Langkah ini merupakan upaya mitigasi yang serius agar bencana kabut asap tidak kembali menjadi ancaman besar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Kamis (5/6) dan dipimpin oleh Alpius Patanan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng.
Rapat tersebut diikuti oleh berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga komunitas Masyarakat Peduli Api.
Pos Lapangan Karhutla Siap Jadi Garda Terdepan
Menurut Alpius, 77 pos lapangan tersebut akan ditempatkan secara strategis di 76 desa/kelurahan yang tersebar di 51 kecamatan dan mencakup 14 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah.
Pos-pos ini akan berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani karhutla secara cepat.
“Pos lapangan ini kita siapkan sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dan menangani karhutla secara cepat di daerah rawan,” ujar Alpius Patanan dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan bahwa pos ini akan dilengkapi dengan personel, peralatan, serta sistem pemantauan yang memadai untuk mempercepat proses respon darurat jika terjadi kebakaran.
Data Karhutla 2025
Berdasarkan data posko krisis karhutla Pusdalops PB Provinsi Kalteng, sejak 1 Januari hingga 4 Juni 2025, telah terjadi 61 kejadian karhutla.
Dari jumlah tersebut, luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 32,23 hektare, sementara luas terbakar menurut citra satelit mencapai 66,06 hektare.
“Data menunjukkan bahwa tren karhutla mulai meningkat di bulan Mei. Meski masih di bawah Februari, pola ini menunjukkan perlunya kesiapsiagaan lebih awal,” jelas Alpius.
Fakta ini membuat semua pihak harus siaga sejak awal Juni. Bahkan, jumlah kejadian pada awal Juni tercatat hampir setara dengan jumlah pada April. Artinya, potensi risiko terus meningkat, dan antisipasi perlu dilakukan lebih cepat.