Wagub Kalteng: Serapan Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata!

DISWAYKALTENG.ID - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menegaskan bahwa serapan anggaran bukan hanya soal mengejar angka persentase, tapi harus benar-benar tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tentunya sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Senin (28/7/2025).

“Efisiensi perlu kita jawab dengan inovasi. Serapan anggaran bukan hanya bagus di angka, tapi programnya juga harus berdampak besar bagi kemaslahatan masyarakat,” tegas Edy Pratowo dalam forum tersebut.

TEPRA: Bukan Sekadar Evaluasi, tapi Sarana Strategis Percepatan Pembangunan

BACA JUGA:MotoGP 2026 Resmi Diumumkan! Brasil Jadi Tuan Rumah Baru, Mandalika Tetap Jadi Andalan Asia Tenggara

Wagub menilai bahwa TEPRA tidak sekadar forum tahunan yang rutin dilaksanakan, namun harus menjadi ruang strategis dalam upaya mendorong percepatan belanja dan pembangunan di seluruh wilayah Kalteng termasuk pelosok yang kerap terlewatkan.

Dalam rapat tersebut, ia turut mengapresiasi tiga perangkat daerah provinsi dan tiga kabupaten/kota yang mencatatkan serapan anggaran tertinggi hingga pertengahan tahun 2025.

“Capaian ini kiranya dipertahankan dan terus ditingkatkan, tentunya tanpa mengabaikan kualitas kegiatan,” ujarnya.

Capaian Anggaran Provinsi: Fisik Tertinggal dari Keuangan

Menurut laporan dari Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kalteng, Akhmad Husain, per 30 Juni 2025 realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalteng mencapai Rp2,23 triliun atau sekitar 21,88% dari total pagu Rp10,22 triliun. Sementara realisasi fisik baru menyentuh 27,73%.

Perangkat Daerah Provinsi dengan Serapan Tertinggi:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

   • Realisasi keuangan: Rp1,05 triliun (45,85%) dari Rp2,29 triliun

   • Realisasi fisik: 50%

2. Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalteng

   • Realisasi keuangan: Rp2,02 miliar (43,32%) dari Rp4,67 miliar

   • Realisasi fisik: 43,33%

3. Badan Penghubung Provinsi Kalteng

   • Realisasi keuangan: Rp6,07 miliar (40,71%) dari Rp14,92 miliar

   • Realisasi fisik: 40,71%

Capaian APBD Kabupaten/Kota: Sukamara Terdepan

BACA JUGA:Genoa Ngebet Boyong Jay Idzes dari Venezia, Negosiasi Harga Masih Alot!

Di tingkat kabupaten/kota, total realisasi APBD hingga pertengahan 2025 tercatat sebesar Rp6,99 triliun atau 28,37% dari pagu Rp24,64 triliun. Realisasi fisik lebih tinggi, yaitu 31,49%.

Tiga Kabupaten dengan Serapan Anggaran Tertinggi:

1. Kabupaten Sukamara

   • Realisasi keuangan: Rp286,12 miliar (37,74%)

   • Realisasi fisik: 39,97%

2. Kabupaten Gunung Mas

   • Realisasi keuangan: Rp478,46 miliar (35,39%)

   • Realisasi fisik: 37,64%

3. Kabupaten Katingan

   • Realisasi keuangan: Rp543,02 miliar (34,84%)

   • Realisasi fisik: 36,60%

Realisasi Dana APBN dan DAK: Masih di Bawah Ekspektasi

Untuk realisasi APBN Provinsi Kalteng, capaian keuangan per 30 Juni 2025 berada di angka Rp388,99 miliar atau baru 10,43% dari pagu Rp3,72 triliun. Capaian fisiknya tercatat 39,87%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK):

• Provinsi: Rp99,13 miliar (18,41%) dari Rp538,5 miliar (fisik: 24,47%)

• Kabupaten/kota: Rp318,86 miliar (14,80%) dari Rp2,15 triliun

• APBN kabupaten/kota: Rp28,32 juta (1,01%) dari Rp2,81 miliar (fisik: 3,06%)

Pendapatan Daerah: Masih Perlu Digenjot

Hingga pertengahan 2025, pendapatan Pemprov Kalteng tercatat Rp2,95 triliun atau 31,7% dari target Rp9,32 triliun. Pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) cukup baik, yakni Rp112 miliar atau 45,03% dari target Rp248,82 miliar.

Sementara di kabupaten/kota, total pendapatan mencapai Rp8,62 triliun atau 37% dari target Rp23,29 triliun.

Kendala Serapan: e-Katalog dan Efisiensi Jadi Tantangan

Wagub Edy juga menyoroti beberapa kendala teknis yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran, di antaranya:

• Masalah teknis pada e-Katalog versi 6

• Kebijakan efisiensi yang menyebabkan penundaan proyek

• Pelambatan pada proses pengadaan barang dan jasa

 

Meski demikian, ia tetap optimis capaian triwulan berikutnya bisa lebih maksimal jika setiap OPD bergerak cepat dan tepat.

Sumber: