DAU Kalimantan Tengah Turun Jadi Rp1,2 Triliun, Tiga Kabupaten Justru Naik Alokasi

DISWAYKALTENG.ID - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo memberikan penjelasan penting terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima provinsi pada tahun anggaran 2025.

Menurutnya, terdapat perubahan signifikan dalam jumlah dana yang awalnya ditetapkan pemerintah pusat.

Pada awalnya, DAU Kalteng 2025 ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun. Namun setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi, jumlah tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp1,2 triliun lebih.

“Pada 2025, DAU kita ditetapkan sekitar Rp1,6 triliun. Tetapi setelah efisiensi, di perubahan realisasinya hanya Rp1,2 triliun lebih. Sementara untuk tahun 2026, DAU murni yang ditetapkan sebesar Rp1,248 triliun,” jelas Edy pada Jumat (3/10).

DAU untuk Belanja Pegawai dan Operasional

BACA JUGA:HUT ke-66 Kotawaringin Barat, Gubernur Dorong Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan

Edy menerangkan bahwa DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang umumnya digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah.

Dengan adanya pengurangan alokasi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalteng dituntut untuk lebih efisien dalam mengatur anggaran agar tetap dapat menjalankan program prioritas.

Tiga Kabupaten Justru Mengalami Kenaikan DAU

Menariknya, meski secara total alokasi DAU Kalteng berkurang, terdapat tiga kabupaten yang justru mengalami peningkatan alokasi dana, yakni:

• Barito Utara
• Gunung Mas
• Kapuas

Peningkatan ini disebut sebagai bentuk penyesuaian fiskal pemerintah pusat yang memperhatikan kebutuhan daerah berdasarkan indikator tertentu, seperti jumlah pegawai, kondisi geografis, hingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Dampak Penurunan DAU bagi Kalteng

BACA JUGA:Pemprov Bagikan 2.000 Bibit Cabai Gratis, Strategi Tahan Inflasi dari Pekarangan Rumah

Turunnya alokasi DAU tentu berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah. Menurut sejumlah pengamat, penyesuaian ini akan membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas belanja.

Program-program pembangunan yang tidak terlalu mendesak kemungkinan besar akan ditunda, agar belanja pegawai dan operasional tetap aman.

Namun, di sisi lain, kenaikan alokasi di tiga kabupaten bisa menjadi peluang bagi daerah tersebut untuk mempercepat realisasi program pembangunan, terutama dalam sektor pelayanan publik.

Efisiensi Jadi Kunci Pengelolaan DAU

Dengan adanya penurunan alokasi DAU dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,2 triliun lebih pada 2025, Pemprov Kalteng dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kinerja pemerintahan.

Sumber: