Pendapatan Kehutanan Kalteng Menurun Drastis, DBH-DR Hanya Sentuh Rp120 Miliar Hingga Juli 2025

Pendapatan Kehutanan Kalteng Menurun Drastis, DBH-DR Hanya Sentuh Rp120 Miliar Hingga Juli 2025

Produk Hasil Hutan--

DISWAYKALTENG.ID - Sektor kehutanan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi tantangan besar.

Dalam lima tahun terakhir, pendapatan Provinsi Kalteng dari sektor kehutanan mengalami penurunan signifikan, terutama dari pos Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, mengungkapkan bahwa hingga Juli 2025, total DBH-DR yang diterima dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia hanya sekitar Rp120 miliar. Angka ini jauh di bawah capaian rata-rata tahun-tahun sebelumnya.

“Setiap tahunnya, rata-rata Rp200–250 miliar DBH-DR untuk sektor kehutanan itu masuk ke Pemprov Kalteng. Tetapi saat ini cenderung menurun. Dulu, pendapatan bahkan bisa mencapai Rp300–400 miliar,” kata Agustan dalam wawancara di Palangka Raya, Selasa (2/9/2025).

Penurunan Permintaan Kayu Jadi Faktor Utama

BACA JUGA:Kualitas Udara Kalteng Terburuk di Indonesia 7 September, ISPU Capai 98

Agustan menegaskan, penurunan ini bukan tanpa sebab. Menurunnya permintaan kayu, baik dari pasar luar negeri maupun daerah lain di Indonesia, menjadi faktor dominan.

Menurutnya, banyak produk kayu kini telah tergantikan oleh bahan alternatif yang dianggap lebih efisien dan murah.

“Adanya penurunan itu karena permintaan kayu dari luar negeri atau daerah lain yang sebelumnya banyak, sekarang berkurang. Barang-barang dari kayu, seperti plywood, sudah tergantikan oleh kalsiboard dan material lainnya,” ujarnya.

Fenomena ini membuat industri perkayuan yang sebelumnya sangat bergairah di Kalteng harus beradaptasi dengan cepat.

Aktivitas Perkayuan Masih Ada, Tapi Belum Maksimal

Meski pendapatan menurun, Agustan memastikan bahwa aktivitas di sektor perkayuan Kalimantan Tengah masih berjalan.

Ia mencontohkan, izin usaha untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) masih diterbitkan, dan program Hutan Tanaman Industri (HTI) juga tetap beroperasi. Hanya saja, skalanya tidak lagi sebesar beberapa tahun silam.

“Alhamdulillah, aktivitas di lapangan masih ada untuk sektor perkayuan. PBPH masih jalan, HTI juga masih berjalan, hanya saja memang tidak maksimal,” jelasnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan

BACA JUGA:Deklarasi Damai Huma Betang, Pemuda Lintas Iman Kompak Gaungkan Toleransi

Kondisi ini jelas menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Sektor kehutanan yang sebelumnya menjadi sumber pemasukan ratusan miliar rupiah, kini harus mencari strategi baru agar tetap mampu menopang perekonomian Kalteng.

 

Pemerintah daerah diharapkan bisa mencari solusi inovatif untuk meningkatkan permintaan produk berbasis kayu, sekaligus mendorong diversifikasi industri agar tidak hanya bergantung pada komoditas perkayuan tradisional.

Sumber: