Wilayah perkotaan, yang umumnya memiliki tingkat konsumsi tinggi dan keterbatasan akses langsung ke produsen padi.
Dengan penyaluran yang tepat sasaran, Amran berharap masyarakat senang karena harga beras turun, dan petani tetap bisa “tersenyum” karena tidak dirugikan.
Anggaran Jumbo: Rp11,93 Triliun!
Tak tanggung-tanggung, pemerintah juga mengucurkan anggaran hampir Rp12 triliun demi program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bansos beras ini akan bersamaan dengan tambahan kartu sembako Rp200.000 per bulan.
“Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk dua bulan, jadi total 20 kg. Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan ini sebesar Rp11,93 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat terbatas, Selasa (3/6/2025).
Program ini dijalankan bersama-sama oleh Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Fokusnya adalah membantu kelompok masyarakat paling miskin dan rentan, terutama yang tinggal di perkotaan, tanpa merusak ekosistem harga di tingkat petani.
Bansos Beras Jadi Kunci Stabilkan Pasar
BACA JUGA:Kadin Indonesia Terima Kunjungan Dubes Swiss, Bahas Potensi Kerja Sama Melalui Pendidikan Vokasi
Dengan bansos beras ini, pemerintah berharap terjadi stabilisasi harga pangan nasional, khususnya untuk komoditas beras yang sangat menentukan angka inflasi.
Langkah ini juga jadi bagian dari upaya jangka pendek pemerintah menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik.
“Kita harus jaga keseimbangan. Harga beras yang tinggi bikin petani sejahtera, tapi masyarakat juga harus bisa beli. Makanya intervensinya lewat bansos,” tegas Sri Mulyani.
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan terukur, berbasis data, dan menghindari “banjir beras” yang malah bisa membuat harga jatuh di tingkat produsen.