Tak hanya sembako murah dan BLT, bantuan lainnya dari kementerian dan lembaga pemerintah juga bisa disalurkan melalui koperasi ini.
“Semua program-program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi nanti bisa melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih,” kata Riza.
Dimulai dari Musyawarah Kelurahan, Tokoh Lokal Dilibatkan
Proses pendirian koperasi akan dimulai dari musyawarah kelurahan, di mana lurah akan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Selain itu, tokoh masyarakat, RT dan RW juga akan dilibatkan agar koperasi bisa benar-benar sesuai kebutuhan warga setempat.
Jakarta Siap Bentuk 267 Koperasi Merah Putih
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah bersiap membentuk 267 koperasi Merah Putih sesuai jumlah kelurahan yang ada.
“Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tentunya Jakarta juga mempersiapkan 267 koperasi kelurahan dan sudah masuk di dalam RPJMD,” ujar Pramono.
Ada tujuh aspek utama yang menjadi perhatian Pemprov Jakarta, antara lain:
- Kantor koperasi
- Kios pengadaan sembako
- Unit simpan pinjam
- Klinik kesehatan
- Apotek
- Sistem pergudangan
- Sarana logistik
Dengan kesiapan infrastruktur yang sudah cukup matang, Pramono optimistis koperasi Merah Putih di Jakarta akan langsung bisa beroperasi tak lama setelah peluncuran nasional.
“Kami yakin mudah-mudahan tanggal 12 sudah terbentuk dan awal bulan Oktober sudah beroperasi,” tandasnya.