DISWAYKALTENG.ID - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait penempatan anak bermasalah ke barak militer.
Hal ini disampaikan Hasan saat ditemui di Jakarta, Minggu (11/5/2025).
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ujar Hasan.
BACA JUGA:Ketua Umum Kadin Indonesia Temui Menko PMK, Bahas Sinergi SDM, Pendidikan, dan Industri
Hasan menekankan bahwa masyarakat diminta untuk tidak bersikap antipati terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan baru seperti ini perlu dikritisi dengan bijak.
"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," tegas Hasan.
Kebijakan Penempatan Anak Bermasalah di Barak Militer
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang penempatan anak bermasalah di barak militer menjadi sorotan publik. Program ini diklaim sebagai langkah untuk menangani masalah kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan remaja.
Dalam pelaksanaannya, anak-anak bermasalah akan ditempatkan di barak militer dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang.
Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kedisiplinan dan karakter kepada anak-anak yang dianggap membutuhkan bimbingan lebih.
Namun, program ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak mendukung program tersebut karena dianggap dapat membentuk karakter disiplin pada anak.
Namun, sebagian lainnya mengkritik karena dinilai terlalu keras dan berpotensi melanggar hak anak.
Pemerintah Akan Pantau dan Kaji Efektivitas Kebijakan
Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah akan memantau efektivitas kebijakan tersebut sebelum memberikan penilaian lebih lanjut. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.
"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu," ujar Hasan.