Demo Aliansi September Hitam di DPRD Kalteng, Berikan Hadiah 'Kepala Babi'

PALANGKA RAYA, DISWAY.ID-- Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tergabung dalam Aliansi September Hitam berlangsung panas di depan gedung DPRD Kalteng, Senin (1/9/2025).

Massa menghadiahi wakil rakyat sebuah 'kepala babi' sebagai simbol kritik atas gaya hidup mewah anggota dewan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat kecil.

Momen itu terjadi ketika 'kepala babi' diangkat tinggi-tinggi oleh massa. Seketika terdengar teriakan lantang “revolusi, revolusi, revolusi!” menggema di Jalan S. Parman, Palangka Raya.

BACA JUGA:PKL Pasar Indrasari Mulai Ditertibkan per Hari Ini

“Kepala babi ini adalah simbol kerakusan. Dewan-dewan kita menghalalkan segala cara demi mengenyangkan perutnya, sementara rakyat yang menderita,” tegas David Benedictus Situmorang, salah satu perwakilan massa aksi.

Dalam orasinya, David juga menyoroti penampilan anggota DPR yang kerap memakai barang-barang mewah.

“Ada yang pakai jam tangan Rolex, sepatu Louis Vuitton. Coba bandingkan dengan rakyat yang makin susah hari ini,” ucapnya disambut riuh tepuk tangan massa.

Aksi ini tidak hanya ditujukan untuk DPRD Kalteng, tetapi juga sebagai kritik terhadap kebijakan DPR RI di tingkat nasional.

Salat Ashar di Tengah Demonstrasi

Di sela aksi yang berlangsung sejak siang, para mahasiswa tetap menyempatkan diri melaksanakan salat Ashar berjamaah di lokasi demonstrasi.

Saf jamaah terbentuk di jalan raya yang telah dipenuhi massa, tepat di dekat kawat berduri yang melingkari pagar kantor DPRD Kalteng.

BACA JUGA:Cuaca 2 September 2025: Waspada Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang

Bagi mereka, perjuangan menyuarakan aspirasi tetap berjalan beriringan dengan nilai spiritual. Seusai salat, massa kembali melanjutkan orasi dengan tertib.

Massa aksi yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi di Palangka Raya datang dengan mengenakan almamater. Mereka membawa spanduk, poster, hingga pengeras suara.

Dalam aksi yang digelar bersama Cipayung Plus ini, ada tujuh tuntutan utama yang mereka gaungkan:

• Mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
• Menolak RUU Polri dan UU TNI yang dinilai membuka ruang tindakan represif.
• Revisi menyeluruh terhadap RKUHAP.
• Menolak rencana kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota DPRD Kalteng.
• Mendesak lahirnya perda terkait PHK dan upah adil bagi buruh di sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, dan UMKM.
• Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.
• Mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk mengevaluasi kinerja Kapolri.

Sumber: