BPS Kalteng: Jumlah Kemiskinan Turun Jadi 5,19 Persen di Maret 2025, Tapi Perkotaan Alami Kenaikan

BPS Kalteng: Jumlah Kemiskinan Turun Jadi 5,19 Persen di Maret 2025, Tapi Perkotaan Alami Kenaikan

Kemiskinan/ilustrasi--

DISWAYKALTENG.ID - Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (BPS Kalteng) merilis data terbaru mengenai kondisi kemiskinan di provinsi tersebut. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 5,19 persen.

Angka ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,07 persen poin dibandingkan data sebelumnya pada September 2024.

Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kalteng kini berada di angka 147,80 ribu orang. Penurunan ini memang tidak terlalu signifikan, namun tetap menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

“Jumlah penduduk miskin turun menjadi 147,80 ribu orang. Ini menunjukkan perbaikan, meski tidak terlalu signifikan secara persentase. Namun ini tetap patut diapresiasi karena mencerminkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan di jalur yang benar,” ujar Agnes dalam konferensi pers di Palangka Raya, Jumat (1/8/2025).

Kemiskinan di Perkotaan Naik, Perdesaan Malah Turun

BACA JUGA:Indonesia Pimpin Ekspansi Tambang Batubara di Asia Tenggara, Ancaman Stranded Asset Mengintai

Namun, Agnes mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah ini tidak merata di semua wilayah. Justru ada tren yang cukup mengkhawatirkan di perkotaan, di mana angka kemiskinan mengalami kenaikan.

“Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 5,22 persen menjadi 5,46 persen. Sebaliknya, di perdesaan mengalami penurunan dari 5,29 persen menjadi 4,97 persen,” ungkapnya.

Secara jumlah, penduduk miskin di wilayah perkotaan bertambah sebanyak 3,8 ribu orang, dari 65,34 ribu menjadi 69,13 ribu orang. Sementara itu, di perdesaan terjadi penurunan sebanyak 5,2 ribu orang, dari 83,90 ribu menjadi 78,67 ribu orang.

Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi para pemangku kebijakan agar lebih fokus pada penyebab kemiskinan di wilayah perkotaan. Faktor urbanisasi, tingginya biaya hidup, dan ketimpangan akses lapangan kerja menjadi isu yang harus segera ditangani.

Garis Kemiskinan Kalteng Maret 2025: Rp654.066 Per Kapita Per Bulan

BPS Kalteng juga merilis data Garis Kemiskinan (GK) Maret 2025 yang ditetapkan sebesar Rp654.066 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan ini terdiri dari:

  • Kebutuhan makanan: Rp503.626 (77 persen)

  • Kebutuhan non-makanan: Rp150.440 (23 persen)

Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah memiliki 4,70 anggota keluarga, maka Garis Kemiskinan untuk satu rumah tangga diperkirakan mencapai Rp3.074.110 per bulan.

Agnes menjelaskan bahwa angka ini menjadi tolok ukur untuk menetapkan batas kemampuan ekonomi masyarakat. Rumah tangga yang memiliki pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Data Penting untuk Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Agnes, data kemiskinan yang dirilis BPS Kalteng ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Data ini menjadi referensi penting untuk pemerintah daerah, agar lebih fokus dalam merancang program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Namun, terkait rincian data kemiskinan hingga ke tingkat kabupaten/kota, Agnes menyebutkan bahwa estimasi tersebut belum dirilis secara resmi oleh BPS. “Untuk estimasi di tingkat kabupaten/kota, kita belum rilis. Jadi sementara ini kami hanya bisa merilis data di level nasional dan provinsi,” pungkasnya.

Kesenjangan Wilayah Jadi PR Bersama

BACA JUGA:Disperindag Kalteng Bina IKM di Kapuas: Rotan, Mebel dan Kopi Jadi Mesin Ekonomi Baru Daerah

Fenomena meningkatnya kemiskinan di perkotaan menjadi peringatan bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat.

Tantangan kemiskinan di perkotaan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat urban seperti mahalnya biaya hidup, akses terhadap hunian layak, dan lapangan pekerjaan yang memadai.

Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan di perdesaan menjadi kabar baik yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi desa, akses infrastruktur, serta bantuan sosial yang selama ini digencarkan pemerintah mulai menunjukkan hasil.

 

Namun tetap, disparitas wilayah ini menjadi pekerjaan rumah besar agar penurunan kemiskinan dapat terjadi secara merata di seluruh Kalimantan Tengah.

Sumber: