Gubernur Kalteng Larang Sekolah Tahan Ijazah, 2.372 Ijazah Siswa Akhirnya Dibebaskan!

DISWAYKALTENG.ID - Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan di Bumi Tambun Bungai.

Dalam kunjungan kerjanya ke SMKN 1 Pangkalan Bun pada Kamis, 5 Juni 2025, Gubernur menyampaikan larangan tegas bagi sekolah-sekolah di wilayahnya untuk menahan ijazah siswa dengan alasan apapun.

Langkah ini langsung dibarengi dengan aksi nyata: sebanyak 2.372 ijazah siswa dari tahun 2018 hingga 2023 dibebaskan dan diberikan kepada pemiliknya tanpa syarat. Hal ini pun menuai apresiasi dari para orang tua siswa dan tenaga pendidik.

“Pak Gubernur menyampaikan dengan tegas, tidak boleh lagi ada sekolah di Kalimantan Tengah yang menahan ijazah dengan alasan apapun. Ijazah adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan anak-anak kita,” ujar Muhammad Reza Prabowo, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan ratusan orang tua siswa, 80 siswa terbaik se-Kabupaten Kotawaringin Barat, serta para kepala SMA/SMK/SKh se-Kalteng yang hadir secara virtual dalam acara tersebut.

BACA JUGA:Kotim Menuju Provinsi Sendiri? Begini Seriusnya Wacana Pemekaran Wilayah di Kalimantan Tengah

Tidak Ada Lagi Penahanan Ijazah di Kalimantan Tengah

Kebijakan ini berlaku menyeluruh tanpa terkecuali, mencakup seluruh satuan pendidikan menengah atas, kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya atau alasan administrasi lain dinilai bertentangan dengan semangat pendidikan inklusif dan berkeadilan.

“Anak-anak berhak atas masa depan yang lebih baik. Menahan ijazah sama saja dengan menahan harapan mereka,” imbuh Reza.

Pasar Murah dan Bantuan Kurban

Tak hanya bicara soal pendidikan, kunjungan kerja ini juga dirangkai dengan pelaksanaan pasar murah hasil kerja sama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng, yang ditujukan untuk membantu ekonomi 300 orang tua siswa SMKN 1 Pangkalan Bun.

Selain itu, bantuan hewan kurban dari Presiden RI dan Gubernur Kalimantan Tengah turut diserahkan secara simbolis untuk kabupaten/kota se-Kalteng.

Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam urusan administratif, tapi juga dalam aspek sosial dan keagamaan.

Sumber: