Kalteng sebagai wilayah yang kaya sumber daya memang punya tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.
Tak hanya rawan intervensi, tapi juga bisa memicu potensi ancaman terhadap jaksa atau kantor kejaksaan secara fisik. Kehadiran TNI diharapkan mampu menutup celah tersebut.
Bukan Militerisasi, Tapi Penguatan Keamanan Institusi Hukum
BACA JUGA:Musim Kemarau Mulai Mengintai Kalimantan Tengah Juni 2025, Waspada Karhutla Mengintai!
Terkait kekhawatiran masyarakat tentang "militerisasi" institusi sipil, Eddy memastikan bahwa kehadiran TNI murni untuk tugas pengamanan, bukan mengambil alih fungsi hukum atau penyidikan.
“Mereka tidak campur dalam proses hukum. Mereka hanya bertugas menjaga lingkungan kantor dan aset-aset kejaksaan. Tidak lebih dari itu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa TNI akan bekerja dalam koridor profesional dan tetap tunduk pada koordinasi dengan pihak kejaksaan dan instansi terkait lainnya.