4. Integrasi Pendanaan
Memadukan sumber pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dana hibah, CSR, hingga partisipasi masyarakat.
5. Peran Desa dalam Sanitasi
Pemerintah kabupaten/kota diminta mendorong desa agar mengalokasikan APBDes untuk pembangunan air minum dan sanitasi.
BACA JUGA:Dirjen Bimas Katolik Resmikan Gedung Baru SMAK Santo Aloysius Palangka Raya dan Buka Jambore BKSN
Leonard juga menegaskan bahwa infrastruktur pelayanan dasar yang sudah dibangun harus dioptimalkan agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
“Jangan hanya membangun sarana, tapi pastikan keberlanjutan operasional dan perawatan agar fasilitas tetap berfungsi optimal,” tambahnya.
Rakor ini diikuti para pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kepala instansi vertikal, dinas, badan, unit kerja provinsi, hingga perwakilan kabupaten/kota se-Kalteng. Mereka tergabung dalam Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS).
Para Sekda kabupaten/kota hadir selaku Ketua Pokja PPAS/PKP/AMPL, bersama kepala dinas dan unit kerja terkait, baik secara langsung maupun daring.