Pemerintah Kalimantan Tengah Dorong Percepatan Transformasi Digital Lewat TP2DD

DISWAYKALTENG.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berkomitmen untuk mendorong percepatan transformasi digital, dengan fokus pada penguatan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Langkah ini diambil guna mendukung agenda digitalisasi daerah, memperbaiki pelayanan publik, dan memperluas penggunaan sistem pembayaran non tunai.

Pada Selasa (29/4/2025), Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TP2DD Tahun 2025 digelar di Executive Lounge Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah.

Rakorwil ini menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin digital, inklusif, dan kompetitif.

BACA JUGA:Luncurkan Program Rumah untuk Nakes, BTN Siapkan 30,000 Unit Rumah Subsidi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran TP2DD dalam mempercepat digitalisasi daerah.

Ia menekankan bahwa fokus utama yang harus diperhatikan adalah peningkatan inovasi dalam layanan publik digital serta perluasan sistem pembayaran non tunai di Kalimantan Tengah.

Meningkatkan Kesiapan untuk TP2DD Championship 2025

Sri Widanarni juga menyoroti pentingnya kesiapan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menghadapi ajang Championship TP2DD 2025, yang menjadi tantangan besar dalam menunjukkan seberapa jauh daerah ini telah bertransformasi dalam hal digitalisasi.

Untuk itu, TP2DD diharapkan dapat terus mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai langkah menuju tata kelola keuangan yang lebih efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana kita membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan menguntungkan bagi masyarakat,” jelas Sri Widanarni dikutip dari Antara.

Sinergi Antarpemangku Kepentingan Menjadi Kunci Keberhasilan

Dalam Rakorwil ini, Sri Widanarni juga menyampaikan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, sektor perbankan, dan berbagai pihak terkait lainnya akan menjadi kunci sukses dalam pembangunan digitalisasi di Kalimantan Tengah.

“Sinergi ini harus terus ditingkatkan agar kita bisa menghadapi tantangan digitalisasi dengan lebih baik. Terlebih, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 yang membentuk Satuan Tugas TP2DD, kita memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan program ini,” tambahnya.

Rakorwil ini juga menjadi ajang untuk berbagi inovasi, mendiskusikan masalah yang ada, dan merumuskan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mempercepat implementasi digitalisasi di daerah.

BACA JUGA:DPR RI Minta Kementerian ESDM Tindak Tegas Perusahaan Tambang Batu Bara di Kalteng yang Nunggak Bayar Royalti

Tak hanya itu, forum ini juga memberikan ruang untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang dapat memperkuat ekonomi digital di Kalimantan Tengah.

Dukungan dari Pemangku Kepentingan

Rakorwil P2DD Tahun 2025 dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Yuliansah Andrias, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Keikutsertaan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih baik.

 

Sri Widanarni menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital di Kalimantan Tengah akan sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi antara semua pihak terkait.

Dengan mengutamakan digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pembayaran non tunai, TP2DD diharapkan dapat membawa Kalimantan Tengah menuju masa depan yang lebih maju, transparan, dan efisien.

Sumber: