Pemprov Dorong Percepatan Layanan Sanitasi, Gelar Rapat Evaluasi PPSP 2025
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng, Herson B. Aden-ist-
PALANGKA RAYA- – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapperida menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan ini diadakan untuk meninjau capaian pembangunan sanitasi sekaligus merumuskan strategi percepatan di tahun berikutnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden, yang membacakan sambutan Plt. Sekda Kalteng, menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan pencapaian target sanitasi berjalan sesuai rencana.
BACA JUGA:Pelatihan Literasi Digital ASN 2025, Dorong Transformasi Birokrasi Modern
Ia mengingatkan bahwa meski beberapa target telah tercapai, masih terdapat sejumlah indikator yang harus segera dipercepat penyelesaiannya.
Pemerintah daerah diminta lebih disiplin dalam perencanaan, penggunaan anggaran, dan realisasi program sanitasi di lapangan.
Herson menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan sanitasi di Kalteng sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pemenuhan air bersih, sanitasi layak, dan pembangunan permukiman berkelanjutan.
Dalam konteks nasional, RPJMN 2025–2029 telah menetapkan sanitasi sebagai salah satu indikator infrastruktur dasar yang wajib dipenuhi setiap daerah.
Data menunjukkan capaian sanitasi aman Kalteng baru 11,07% pada tahun 2024, masih jauh dari target nasional sebesar 30%.
Untuk menutup gap tersebut, ia menekankan perlunya strategi komprehensif, termasuk penguatan regulasi, aspek teknis, pendanaan, kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat.
Program PPSP Kalteng tahun 2025 memuat sejumlah agenda strategis, seperti implementasi SSK Milestone di beberapa kabupaten, pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi 2025–2029, penyusunan SSK daerah, serta pelaksanaan Coaching Clinic dan pendampingan teknis bagi kabupaten/kota.
Upaya ini diharapkan mendorong percepatan layanan sanitasi secara merata.
Herson juga meminta sepuluh kabupaten untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi layanan sanitasi skala diperluas, dengan kewajiban menindaklanjuti hasil monev untuk perbaikan implementasi tahun berikutnya.
Sumber:
- Share:
