DISWAYKALTENG.ID - Indonesia tercatat sebagai negara dengan hambatan perdagangan terbanyak dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional 2025 yang dirilis oleh Tholos Foundation.
Dari 122 negara yang terdata, Indonesia menempati peringkat terbawah dengan skor 5,82, yang menunjukkan bahwa negara ini paling banyak menerapkan hambatan perdagangan internasional.
Indeks ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana Indonesia masih memiliki banyak regulasi yang dianggap menghambat arus perdagangan barang dan jasa dari dan ke luar negeri. Kondisi ini dapat mempengaruhi iklim perdagangan dan investasi di Tanah Air.
Menanggapi laporan Tholos Foundation, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan upaya deregulasi.
"Saat ini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kami di Kementerian Perdagangan sedang melakukan proses deregulasi," ujar Dyah saat ditemui di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (16/5/2025).
BACA JUGA:Perusahaan Tolak CSR, Gubernur Kalteng Perintahkan Tutup Akses Mobilisasi Truk Berat
Menurut Dyah, pemerintah sedang merevisi sejumlah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang terkait dengan impor dan ekspor.
Revisi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, terutama untuk komoditas impor yang selama ini dianggap memberatkan pelaku usaha.
Fokus Revisi: Perizinan Impor
Salah satu fokus utama dari revisi Permendag adalah perizinan impor. Beberapa komoditas yang sebelumnya wajib memiliki izin impor akan dibebaskan dari kewajiban tersebut.
"Kami sedang mengkaji komoditas-komoditas apa saja yang nantinya akan dicabut perizinan impornya. Jika sudah selesai, tentu akan kami publikasikan," jelas Dyah.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, serta mempermudah para pelaku usaha untuk mengakses bahan baku dan produk dari luar negeri.
Upaya Memperluas Pasar Ekspor Indonesia
Selain melakukan deregulasi impor, pemerintah juga fokus memperluas pasar ekspor Indonesia. Hal ini dilakukan melalui beberapa strategi:
1. Negosiasi Tarif Timbal Balik dengan Amerika Serikat