DISWAYKALTENG.ID - Program cetak sawah di Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan perkembangan menggembirakan.
Hingga Oktober 2025, realisasi pembukaan lahan mencapai lebih dari 53 persen dari target 71 ribu hektare yang dicanangkan pemerintah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan, bahwa upaya cetak sawah dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan swasta dan masyarakat, untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.
Dalam paparannya, Edy Pratowo menyebut bahwa dari total 71 ribu hektare target lahan baru, lebih dari setengahnya kini sudah dibuka, sementara 4.000 hektare lahan telah siap tanam setelah melalui proses optimasi.
“Kami terus mempercepat pembukaan lahan dan kegiatan optimasi agar target cetak sawah dapat tercapai sesuai rencana. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat sinergi di lapangan. Saat ini sebagian lahan sudah siap tanam, dan kami optimistis seluruh target dapat terealisasi sesuai jadwal,” ujarnya.
Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama sebagai salah satu daerah penyangga pangan di luar Pulau Jawa.
Pesan Gubernur Sugianto Sabran: Jaga Kepercayaan Pemerintah Pusat dengan Kerja Nyata
Edy juga menyampaikan pesan dari Gubernur Sugianto Sabran, yang meminta seluruh masyarakat Kalteng untuk bersatu dan berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
“Gubernur berpesan agar seluruh masyarakat Kalteng bersatu dan berperan aktif menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat harus dijawab dengan kerja nyata agar daerah ini mampu berkontribusi besar terhadap terwujudnya swasembada pangan nasional,” tutur Edy.
Pesan itu menjadi dorongan moral bagi seluruh pihak, mulai dari petani, pelajar, hingga pelaku usaha lokal agar terlibat aktif dalam membangun kemandirian pangan di tanah Borneo.
Hadapi Kendala di Lapangan: Tantangan Lahan Rawa dan Gambut
Meski progres positif, Edy tak menampik bahwa tantangan teknis di lapangan masih cukup besar. Salah satunya adalah karakteristik lahan di Kalimantan Tengah yang berbeda dengan wilayah pertanian di Pulau Jawa.
Sebagian besar lahan di Kalteng merupakan lahan rawa dan gambut yang memerlukan penanganan khusus serta kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak ekologis.
BACA JUGA:Kemenkum Kalteng Ikuti Rapat Teknis Pembayaran Upah PPPK Paruh Waktu
“Kami telah melakukan Survei Investigasi Desain (SID) secara komprehensif untuk memastikan lahan yang tidak sesuai, khususnya bagi pertanian padi, tidak digarap. Langkah ini penting guna menjaga ekosistem lingkungan sekaligus menghormati kearifan lokal,” jelas Edy.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa program cetak sawah di Kalteng tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Sinergi Pemprov, Petani, Mahasiswa, dan Swasta: Bentuk Satuan Pangan
Untuk mempercepat realisasi program cetak sawah, Pemprov Kalteng menggerakkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah menggandeng petani, mahasiswa, hingga pihak swasta untuk turut serta dalam pengelolaan dan optimalisasi lahan.
“Seluruh pihak kami libatkan secara langsung dalam pelaksanaan program ini. Pemprov Kalteng juga membentuk Satuan Pangan untuk mendukung kegiatan cetak sawah dan optimasi lahan. Mahasiswa dan kelompok tani (Gapoktan) turut berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan,” terang Edy.
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap program tidak hanya selesai di tahap pembukaan lahan, tetapi juga menghasilkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Kalimantan Tengah, Penopang Ketahanan Pangan Nasional
Kalimantan Tengah dikenal memiliki potensi lahan pertanian yang luas. Program cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis pangan global.
Dengan posisi geografis strategis dan dukungan sumber daya alam melimpah, Kalteng diharapkan dapat menjadi sentra pangan baru di luar Pulau Jawa, sekaligus mendukung program Food Estate yang telah lebih dulu dijalankan di wilayah tersebut.