Pemprov Sosialisasikan Aplikasi dan Kartu Huma Betang Sejahtera 2025

PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis teknologi.

Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi Aplikasi dan Kartu Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025 oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa Program KHBS merupakan salah satu instrumen strategis Pemprov Kalteng dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.

BACA JUGA:PW PMMBN Gelar Sosialisasi Moderasi Beragama dan Bela Negara di UMPR

Program ini berlandaskan nilai-nilai filosofi Huma Betang yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Leonard menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait tiga aspek utama.

Pertama, penggunaan Aplikasi KHBS sebagai sarana pengelolaan data penerima manfaat agar lebih akurat, valid, serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi program.

Kedua, pemanfaatan Kartu KHBS sebagai identitas resmi penerima manfaat untuk mengakses berbagai bantuan dan layanan pemerintah secara cepat, tepat sasaran, dan terukur.

BACA JUGA:BNNP Kalteng Ungkap 87 Kasus Narkotika Sepanjang 2025, Klaim Selamatkan 90 Ribu Jiwa

Ketiga, penggunaan perangkat Radio Frequency Identification (RFID) Reader atau Electronic Data Capture (EDC) yang akan menunjang implementasi program di lapangan.

Ia pun mengimbau seluruh perangkat daerah dan petugas pelaksana agar mendukung penuh implementasi Aplikasi dan Kartu KHBS demi memastikan program berjalan efektif, transparan, serta akuntabel.

Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, dalam sambutan pengantarnya menyampaikan bahwa sosialisasi ini juga membahas aspek teknis pengoperasian sistem digital, termasuk dukungan rumah pintar (smart house) dan infrastruktur teknologi pendukung lainnya.

Rangga menjelaskan, pendataan penerima manfaat Program KHBS dilakukan melalui dua pendekatan, yakni top down dan bottom up.

Data top down bersumber dari perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta OPD lain yang memiliki program KHBS.

Sumber: