PALANGKA RAYA, DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan inflasi daerah masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Hal itu disampaikan Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Program 3 Juta Rumah secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Selasa (19/8/2025).
Dalam Rakor yang diikuti sejumlah kementerian/lembaga tersebut, dibahas perkembangan harga komoditas pangan utama.
BACA JUGA:Cegah Karhutla, BPBD Kalteng Siagakan 77 Poslap di Seluruh Kabupaten/Kota
Pada minggu kedua Agustus, harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih mulai mengalami penurunan. Sementara harga bawang merah meski turun, masih tercatat jauh dari level normal.
Pemerintah juga menyoroti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai masih jauh dari target.
Bulog diminta segera mengidentifikasi hambatan distribusi agar bisa dipercepat, dengan tetap menjaga kualitas beras yang disalurkan.
Ke depan, distribusi SPHP tidak hanya dilakukan secara masif di pasar tradisional, tetapi juga akan masuk ke jaringan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart, Lion Superindo, hingga Tip Top.
Selain beras, stabilisasi harga minyak goreng Minyakita, jagung, dan bawang merah juga masuk dalam agenda pengawasan ketat. Badan Pangan Nasional menekankan perlunya langkah pencegahan spekulasi, perlindungan konsumen, serta penguatan penegakan hukum.
PR Sektor Perumahan dan Dukungan Kabupaten
Dalam keterangannya, Sahli Gubernur Yuas Elko mengungkapkan bahwa inflasi Kalteng masih dalam kondisi aman. Namun, ia mengingatkan adanya pekerjaan rumah (PR) besar, khususnya terkait sektor perumahan di wilayah pedesaan, pesisir, hingga perkotaan.
BACA JUGA:Pemprov Kalteng Siapkan 10.000 Beasiswa Kuliah Gratis, SDM Lokal Jadi Prioritas!
“Kami juga mencatat masih ada beberapa Kabupaten yang belum menyampaikan laporan terkait dukungan program perumahan, padahal ini penting untuk memastikan keselarasan dengan program nasional 3 juta rumah,” ujarnya.
Selain soal inflasi dan perumahan, Yuas juga menyoroti temuan Kejaksaan Tinggi terkait praktik oplosan beras yang mulai meresahkan.
“Ini menjadi perhatian serius. Kita harus waspada dan semua pihak harus meningkatkan koordinasi agar kasus serupa tidak menimbulkan gejolak harga maupun merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Kalteng berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga sekaligus mendukung program pembangunan perumahan rakyat di seluruh wilayah.