DISWAYKALTENG.ID - Kebijakan pemerintah pusat untuk menghentikan kedatangan transmigran baru ke wilayah Kalimantan Tengah mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan tersebut demi memastikan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal.
Edy menjelaskan, setiap kebijakan harus dinilai dari manfaat yang nyata bagi daerah. Menurutnya, jika sebuah program tidak membawa nilai positif, maka tidak perlu diteruskan.
“Kita dukung. Artinya, keputusan itu dilaksanakan oleh pusat. Ketika memang hal ini memberikan nilai manfaat, kalau tidak, untuk apa diteruskan?” ujarnya, Senin (12/8).
Prioritaskan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan
Kebijakan penghentian transmigrasi baru ini, menurut Edy, membuka peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan daerah.
Langkah ini sejalan dengan falsafah Huma Betang—sebuah nilai budaya Dayak yang menekankan pentingnya kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga martabat masyarakat setempat.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegas Edy, mengutip pepatah yang sarat makna tentang menghormati nilai dan identitas lokal.
Ia menambahkan, visi pemerintah daerah adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat setempat melalui pemberdayaan yang nyata. Hal ini termasuk memberi ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi warga lokal untuk mengisi pembangunan, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.
Kebijakan yang Selaras dengan Visi Daerah
Sejak awal masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, program pembangunan telah diarahkan untuk mengutamakan potensi lokal. Dengan dihentikannya transmigrasi baru, Pemprov Kalteng menilai kebijakan ini akan mempermudah pelaksanaan visi tersebut.
“Ini menjadi momentum untuk memaksimalkan tenaga kerja dan potensi masyarakat yang sudah ada di sini. Kita ingin pembangunan benar-benar berakar dari masyarakat, bukan sekadar proyek yang datang dari luar,” tambah Edy.
Dampak dan Tantangan ke Depan
BACA JUGA:Alasan Tegas Kalteng Bidik Pajak Alat Berat, Singgung Mesin Baru PAD
Meski kebijakan ini mendapat dukungan, Pemprov Kalteng juga menyadari bahwa akan ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai untuk mengisi peluang kerja dan usaha yang terbuka.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berencana meningkatkan program pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalteng.