DISWAYKALTENG.ID - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di kawasan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk sementara dihentikan.
Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah masalah terkait kebersihan hingga administrasi pada fasilitas penyedia makanan.
Sebanyak 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Pahandut dan Panarung ditutup sementara guna menjalani proses evaluasi dan perbaikan.
Langkah tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, serta pengelolaan lingkungan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa penghentian sementara operasional dapur program MBG bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan.
BACA JUGA:Stok Beras di Kalteng Melimpah 18 Ribu Ton, Bulog Pastikan Bantuan Pangan untuk 205 Ribu Warga Aman
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi yang penting untuk menjaga kualitas program yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah.
“Program strategis nasional harus tetap berjalan, dan kepala daerah wajib memastikan pelaksanaannya sesuai standar,” ujar Zaini.
Ia menambahkan bahwa penutupan sementara ini justru bertujuan agar program dapat berjalan lebih baik setelah dilakukan perbaikan.
“Tidak mungkin ditutup tanpa alasan. Pasti ada yang harus diperbaiki,” katanya.
Temuan Masalah Kebersihan dan Administrasi
Berdasarkan hasil evaluasi awal, ditemukan sejumlah aspek yang belum memenuhi standar operasional dalam pengelolaan dapur program MBG.
Beberapa masalah yang ditemukan antara lain:
- Standar kebersihan dapur yang belum optimal
- Administrasi operasional yang belum tertata dengan baik
- Pengelolaan limbah dapur yang belum sesuai ketentuan
Salah satu temuan penting dalam evaluasi tersebut adalah terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Menurut pemerintah daerah, keberadaan IPAL menjadi sangat penting karena dapur program MBG menghasilkan limbah dari aktivitas memasak setiap hari.
Achmad Zaini menjelaskan bahwa setiap dapur yang memproduksi makanan dalam jumlah besar harus memiliki sistem pengolahan limbah yang baik.
“IPAL ini penting karena setiap hari ada limbah dari aktivitas memasak yang harus dikelola dengan baik,” jelasnya.
Jika limbah tidak dikelola dengan benar, maka dampaknya bisa sangat luas, terutama terhadap lingkungan sekitar.
“Kalau tidak dikelola dengan benar, limbah bisa mencemari lingkungan,” tegasnya.
Karena itu, perbaikan sistem pengelolaan limbah menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi SPPG yang dihentikan sementara.
Untuk mempercepat proses perbaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya untuk melakukan pendampingan kepada SPPG yang terdampak.
Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan limbah, standar kebersihan dapur, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pihak pengelola dapur program MBG agar segera memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kami minta ada pendampingan agar SPPG segera memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Zaini.
BACA JUGA:BPS Kalteng Siapkan Sensus Ekonomi 2026, Libatkan 2.000 Petugas
Program MBG Tetap Menjadi Prioritas
Meski terjadi penghentian sementara di beberapa dapur, pemerintah daerah menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak besar bagi masyarakat, khususnya bagi para pelajar.
Program makan bergizi gratis dirancang untuk:
- Meningkatkan asupan gizi siswa
- Mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak
- Membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi
Karena itu, pemerintah memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memperkuat kualitas program, bukan menghentikannya.