Pemprov Dorong Sinkronisasi Program PKP, Tegaskan Dukungan Target Nasional 3 Juta Rumah

PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Herson B. Aden, resmi membuka Rapat Kerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (11/12/2025).

Membacakan sambutan Gubernur, Herson menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah.

Program ini disebut sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Pemprov Kalteng Mantapkan Komitmen Terapkan Manajemen Talenta ASN, BKN: Berpeluang Jadi Model Kalimantan

Herson mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yang mengatur sinkronisasi kebijakan antara kementerian teknis, BPS, dan Kemendagri.

SKB ini dinilai penting untuk menghadirkan data akurat, menyelaraskan kebijakan pusat–daerah, hingga penghapusan BPHTB bagi MBR di seluruh kabupaten/kota Kalteng.

“Dengan koordinasi lintas sektor, hambatan birokrasi yang menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat diatasi secara sistematis,” ujarnya.

Ia juga menyambut hadirnya skema pembiayaan inklusif seperti KPR KUR–KPP bagi pekerja informal dan FLPP bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Instrumen ini dinilai memperluas akses kepemilikan rumah dengan cicilan lebih ringan.

Dalam aspek perencanaan, Pemprov Kalteng bersama kabupaten/kota terus memperkuat implementasi RP3KP sebagai dokumen induk pembangunan perumahan.

Herson berharap seluruh usulan daerah melalui SIBARU dapat terealisasi dan mendukung target nasional tiga juta rumah.

BACA JUGA:Plt. Sekda Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data dalam Rakor Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah Kalteng 2025

Selain itu, Gubernur Kalteng juga telah mengajukan usulan prioritas infrastruktur perumahan, mulai dari BSPS, pembangunan delapan tower rumah susun, hingga rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana di Seruyan, Sukamara, dan Gunung Mas.

Raker PKP yang berlangsung dua hari ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis, menyelaraskan kebijakan, memperkuat readiness criteria, serta menghasilkan rekomendasi pembangunan 2026–2029.

Kegiatan turut diikuti Kepala Balai BP3KP Kalimantan I, Kepala Dinas Perkimtan se-Kalteng, dan sejumlah kepala OPD.

Sumber: