Pelatihan Literasi Digital ASN 2025, Dorong Transformasi Birokrasi Modern

Pelatihan Literasi Digital ASN 2025, Dorong Transformasi Birokrasi Modern

Pelatihan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Angkatan I dan II Tahun 2025,-Ist-

PALANGKA RAYA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi membuka Pelatihan Literasi Digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Angkatan I dan II Tahun 2025, Senin (1/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sei Kapuas BPSDM Kalteng ini dibuka oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka.

Pelatihan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur, khususnya untuk menghadapi tuntutan transformasi digital pemerintahan yang semakin cepat.

BACA JUGA:Penyalaan Perdana Lampu Natal 2025 di Bundaran Besar, Pemprov Ajak Warga Maknai Terang sebagai Pengharapan

ASN dituntut untuk lebih responsif, efisien, akuntabel, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik modern.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Hamka, pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk menambah pengetahuan teknis ASN, tetapi juga membentuk pola pikir yang adaptif dan kritis.

“Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir yang adaptif, kritis, dan profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya.

Penguatan kompetensi ini selaras dengan visi pembangunan Kalteng 2025–2030, yaitu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, serta masyarakat Kalteng pada umumnya, dengan spirit kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA:Wali Kota Fairid Naparin Pimpin Upacara Gabungan HUT ke-54 KORPRI, HUT ke-80 PGRI, dan Hari Guru Nasional

Tiga Urgensi Literasi Digital bagi ASN

Pemerintah menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi kemampuan tambahan, melainkan kompetensi dasar ASN. Ada tiga urgensi utama:

1. Percepatan digitalisasi layanan publik

Aparatur harus mampu mengoperasikan teknologi secara efektif dan aman.

2. Tata kelola pemerintahan modern

Sumber: