Rakonreg PDRB 2025: Pemprov Fokus Hilirisasi SDA dan Transformasi ke Ekonomi Hijau

Palangka Raya – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden menghadiri Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar di Aula Bapperida Prov. Kalteng, Selasa (11/11/2025).

Dalam sambutannya, Herson menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi bagaimana menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” ujar Herson.

BACA JUGA:IKAHI Pulang Pisau Gelar Medical Check Up Hakim, Wujudkan Peradilan Sehat dan Berkualitas

Pemerintah mencatat kinerja ekonomi Kalimantan Tengah terus meningkat:

• Tahun 2023 tumbuh 4,14 persen,

• Tahun 2024 naik menjadi 4,46 persen,

• Triwulan III 2025 mencapai 5,36 persen (yoy).

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng 5,60 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,03 persen di 2026, dan diharapkan tembus 7,3 persen pada 2029, sebagai kontribusi terhadap target nasional 8 persen.

“Capaian ini menunjukkan ekonomi Kalteng terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak boleh puas. Masih banyak potensi yang perlu digarap melalui kerja sama lintas sektor dan daerah,” tegas Herson.

Herson menjelaskan, struktur ekonomi Kalimantan Tengah saat ini masih didominasi brown economy, yaitu sektor berbasis sumber daya alam mentah. Untuk itu, Pemprov Kalteng mendorong transformasi menuju green economy melalui:

• Hilirisasi industri di kabupaten/kota,
• Penguatan pertanian, UMKM, dan perdagangan rakyat,
• Peningkatan transparansi perizinan usaha,
• Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas,
• Pembentukan kawasan ekonomi terpadu sebagai pusat pertumbuhan baru.

BACA JUGA:30 Ribu Siswa Kalteng Serentak Belajar APBN Bareng 'Kemenkeu Mengajar 10'

“Transformasi menuju ekonomi hijau adalah keharusan. Dengan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, kita memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjaga lingkungan,” jelasnya.

Herson juga menekankan pentingnya kapasitas fiskal daerah dan sinergi pusat-daerah agar kebijakan efisiensi anggaran tetap sejalan dengan kemampuan lokal.

Sumber: