DISWAYKALTENG.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses layanan keuangan ke seluruh penjuru wilayah, termasuk daerah pelosok yang selama ini sulit dijangkau.
Lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemprov Kalteng ingin memastikan bahwa layanan keuangan bukan hanya milik kota besar, tapi juga menjadi hak masyarakat di desa-desa dan kawasan terpencil.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Wilayah Kalteng Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (17/4/2025).
TPAKD Sudah Terbentuk di Seluruh Wilayah Kalimantan Tengah
BACA JUGA:Pemprov Kalteng Bangun 144 Km Jalan Baru untuk Truk ODOL, Ini Rute dan Sumber Dananya
Mewakili Gubernur Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Sri Widanarni, menyampaikan kabar baik bahwa TPAKD kini telah terbentuk di 100 persen wilayah kabupaten dan kota di Kalteng.
“TPAKD Kalteng saat ini telah terbentuk 100 persen di seluruh kabupaten/kota, sehingga total TPAKD Kalteng adalah sebanyak 15 TPAKD,” ungkap Sri Widanarni dalam sambutannya.
Ia berharap keberadaan TPAKD di seluruh wilayah ini mampu menjadi motor penggerak berbagai inovasi dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.
Potensi Ekonomi Tinggi, Akses Keuangan Harus Merata
Menurut Sri, Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, hingga pariwisata. Namun, masih ada tantangan besar dalam hal pemerataan akses keuangan.
“Kita masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur layanan keuangan, rendahnya literasi masyarakat, serta keterjangkauan produk dan layanan keuangan,” jelasnya.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, agar potensi ekonomi daerah tidak terhambat karena minimnya akses terhadap pendanaan atau layanan keuangan formal.
Dorongan untuk Terus Berinovasi
Dalam forum tersebut, Sri Widanarni juga mendorong seluruh anggota TPAKD di Kalteng untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan program-program baru yang bisa diimplementasikan langsung di lapangan.
“Terus berkoordinasi dengan OJK, kembangkan inovasi, dan jangan ragu mengadopsi program yang terbukti berhasil di daerah lain,” ujarnya.
Langkah konkret dan kolaboratif seperti ini diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan yang nyata, serta membantu masyarakat untuk makin paham dan nyaman menggunakan produk dan layanan keuangan.
TPAKD Award 2025 Jadi Momentum Evaluasi & Apresiasi
Menariknya, tahun ini juga akan digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 yang akan menjadi ajang apresiasi bagi TPAKD terbaik lewat TPAKD Award 2025.
“Penilaian TPAKD Award ini akan didasarkan pada laporan rencana, realisasi program kerja sepanjang 2024, serta laporan tahunan TPAKD,” ungkap Sri.
Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan semangat tiap daerah untuk berlomba-lomba menghadirkan program yang menyentuh langsung masyarakat makin meningkat.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Sektor
BACA JUGA:Tegas! Gubernur Kalteng Terbitkan Surat Edaran Disiplin ASN, Absen Bisa Kena Sanksi Berat!
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Aziz, Kepala Biro Ekonomi Said Salim, hingga wakil wali kota/wakil bupati se-Kalteng.
Tak hanya itu, perwakilan dari perbankan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya, serta sejumlah kepala perangkat daerah juga turut hadir.
Kehadiran banyak pihak ini mencerminkan bahwa upaya memperluas akses keuangan bukan hanya tugas satu institusi, melainkan kerja kolektif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.