DISWAYKALTENG.ID - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah bersiap menggelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian di wilayah tersebut.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Sensus ekonomi ini dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 2.000 petugas lapangan yang akan disebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Selain itu, dalam waktu dekat BPS juga akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai petugas sensus lapangan.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memahami perubahan struktur ekonomi yang terjadi di daerah.
Menurutnya, perkembangan ekonomi global saat ini berlangsung sangat cepat, terutama dengan adanya digitalisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
BACA JUGA:DPRD Kalteng Dukung Kebijakan WFH ASN, Empat Hari WFO dan Satu Hari Kerja dari Rumah
Hal tersebut membuat pemerintah membutuhkan data ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak agar menghasilkan data yang berkualitas,” kata Agnes saat apel siaga Sensus Ekonomi 2026 di kantor BPS Kalteng di Palangka Raya.
Memotret Potensi Ekonomi Kalimantan Tengah
Menurut Agnes, Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari berbagai sektor.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki kontribusi signifikan antara lain:
- Sumber daya alam
- Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- Sektor jasa
- Perdagangan dan industri kecil
Namun potensi tersebut memerlukan data yang akurat agar pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai struktur ekonomi daerah, termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha.
Libatkan Sekitar 2.000 Petugas Lapangan
Dalam pelaksanaannya, BPS Kalteng akan melibatkan ribuan petugas survei yang bertugas mengumpulkan data langsung dari masyarakat dan pelaku usaha.
Agnes menyebutkan bahwa jumlah petugas yang diterjunkan diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Para petugas ini nantinya akan mendatangi berbagai unit usaha untuk melakukan wawancara dan pendataan ekonomi secara langsung.
Selama menjalankan tugasnya, para petugas sensus akan mengenakan rompi dan name tag resmi agar mudah dikenali oleh masyarakat.
Rompi tersebut juga menjadi simbol bahwa mereka merupakan “pejuang data” yang berperan penting dalam mengumpulkan informasi ekonomi nasional.
Masyarakat Diminta Berikan Jawaban Jujur
BPS Kalteng mengimbau masyarakat serta pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus dengan baik.
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Petugas dapat dikenali melalui rompi dan name tag. Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas serta memberikan jawaban secara jujur,” jelas Agnes.
Ia menambahkan bahwa data yang dikumpulkan nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran.
Rekrutmen Petugas Sensus Segera Dibuka
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga lapangan, BPS Kalteng juga akan membuka rekrutmen petugas sensus ekonomi dalam waktu dekat.
Setelah proses pendaftaran selesai, para calon petugas akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke lapangan.
Pelatihan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari instruktur nasional hingga instruktur daerah yang bertugas melatih para petugas sensus di wilayah masing-masing.
“Dalam waktu dekat, BPS juga akan membuka rekrutmen petugas yang selanjutnya akan dilatih sebelum diterjunkan ke lapangan,” ujar Agnes.
Tantangan dalam Pelaksanaan Sensus
Meski memiliki peran penting, pelaksanaan sensus ekonomi tidak lepas dari sejumlah tantangan.
Salah satunya adalah banyaknya informasi yang harus dikumpulkan dari responden, sehingga proses wawancara bisa memakan waktu cukup lama.
Hal ini seringkali menjadi kendala karena tidak semua pelaku usaha memiliki waktu luang untuk mengikuti proses pendataan secara lengkap.
Karena itu, BPS berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan selama pelaksanaan sensus berlangsung.
“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas, karena tanpa data yang lengkap kita tidak akan memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi,” kata Agnes.
Data Sensus Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan
Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.
Data yang terkumpul akan digunakan untuk:
- Menyusun strategi pengembangan ekonomi daerah
- Mengidentifikasi sektor usaha potensial
- Mendukung pengembangan UMKM
- Merancang kebijakan investasi dan industri
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.