Selain isu infrastruktur, diskusi juga menyoroti pentingnya literasi digital, terutama terkait maraknya konten negatif, judi online (judol), dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang mulai menyasar anak-anak dan generasi muda.
Andina mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital, termasuk implementasi PP Tunas, serta peningkatan peran orang tua dalam pengawasan penggunaan gawai.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Beri Pengarahan Divisi P3H, Tekankan Evaluasi dan Penguatan Kinerja 2026
Menyambut hal tersebut, Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam menggelar program literasi digital secara masif, menyasar ribuan peserta secara daring di berbagai kabupaten dan kota.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPR RI ini diharapkan mampu mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, dan mendukung lahirnya generasi muda Kalteng yang berdaya saing.
Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran Diskominfosantik Kalteng dan Anggota DPR RI Komisi I beserta rombongan.