DPRD dan Pemprov Kalteng Setujui Raperda APBD 2027, Edy Pratowo Tekankan Anggaran Berdampak Nyata
DPRD dan Pemprov Kalteng menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-12 di Palangka Raya.--mmc.kalteng.go.id
KALTENG, DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menyepakati persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan strategis ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat 20 November 2026.
BACA JUGA:Anggaran Turun Tak Surutkan Nyali, Gubernur Agustiar Luncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Melalui sambutan yang dibacakan Edy, Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa persetujuan bersama Raperda APBD 2027 merupakan buah dari proses pembahasan panjang dan menyeluruh bersama legislatif.
“Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui pembahasan menyeluruh dengan mempertimbangkan kajian, koreksi, dan penyempurnaan dari seluruh anggota DPRD, mulai dari rapat konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi,” ujar Edy.
Seiring disepakatinya rancangan anggaran tersebut, Edy mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar memperkuat tata kelola dan pengawasan program di lapangan.
Penajaman skala prioritas serta peningkatan kinerja dinilai menjadi kunci agar belanja daerah berjalan tepat sasaran.
“Seluruh kepala perangkat daerah agar meningkatkan kinerja, mempertajam prioritas, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tertuang dalam laporan di atas kertas,” tegasnya.
Edy menjelaskan bahwa tahapan berikutnya setelah persetujuan bersama adalah penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap APBD 2027 mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, serta memperluas pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bryan Iskandar memaparkan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menyatakan seluruh fraksi di DPRD menerima Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan menyertakan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari laporan resmi.
Sumber: